BAPPELITBANGDA Provinsi NTT mengadakan workshop penguatan kapasitas sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) Daerah dalam pengelolaan pelaksanaan SDGs. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 30-31 Mei 2022, bertempat di Aula G. Boeky, Ruang Rapat BAPPELITBANGDA PROV NTT. Workshop diselenggarakan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam mengoordinasikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB/SDGs tingkat nasional dan daerah.
Workshop dihadiri oleh kurang lebih 40 peserta yang berasal dari perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT termasuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga berasal dari beberapa instansi vertikal kantor wilayah Provinsi NTT. Selain itu turut hadir juga Tim SDGs Center UKAW, POKJA Stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Tim Sekretariat SDGs.
Terdapat tujuh agenda utama yang dibahas dalam workshop, yaitu Pengantar tentang SDGs, ulasan tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat SDGs Provinsi, Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, Pengenalan MSP dan sharing pengalaman pelaksanaan MSP dari Krisna Foundation, Praktik analisis situasi dalam pembentukan Multi Stakeholders Partnership (MSP), keterlibatan Non-State Actors (NSA) dalam pelaksanaan SDGs, Pengelolaan Pengetahuan SDGs dan Monitoring Evaluasi serta Pengelolaan Data SDGs (tingkat dasar).
Bapak Nasokah sebagai narasumber dari SDGs Expert on Actors, Institution and Multi-Stakeholder Partnership Proyek SDGs-SSTC, GIZ Indonesia, memaparkan secara singkat kerangka kerja SDGs dan Pelaksanaannya di daerah. SDGs disepakati pada tanggal 25-27 September 2015, dengan sebutan agenda 2030 (the 2030 Agenda). Pembentukan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pengentasan kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensinya, termasuk kemiskinan ekstrim, merupakan tantangan global terbesar yang mensyaratkan adanya pembangunan berkelanjutan.
Seluruh pimpinan negara dunia berkomitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tiga dimensi-sosial, ekonomi dan lingkungan, secara seimbang dan menyeluruh. ‘SDGs dipahami sabagai kerangka kerja pembangunan global sebagai panduan bagi semua pihak dalam bertindak (call to action) untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan semua manusia menikmati perdamaian dan kesejahteraan’, papar Nasokah. SDGs berisikan 17 tujuan, yang dijabarkan pada 169 target dan 289 indikator yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 yang akan datang.
Pada bagian kedua, Marvel J. P. Ledo yang berasal dari GIZ Advisor For Inclusive Partnership memaparkan materi terkait Kerangka Kerja TPB/SDGs bagi perencanaan yang efektif. Marvel dalam pemaparannya menjelaskan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs.
Proses pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan dalam 2 tahap yaitu penerjemahan ke dalam dokumen perencanaan daerah dan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan program. Dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs antara lain Perpres 59/2017, RPJMN/D, Renstra K/L/OPD, RKP/D Tahunan, Renja K/L/OPD, Laporan Pencapaian SDGs Pusat/Daerah, Peta Jalan SDGs 2030 dan Dokumen Kebijakan Lain Yang Terkait.
Dalam workshop ini peserta kegiatan dilatih untuk membuat praktik analisis situasi (scoping) berupa praktik identifikasi dan analisis stakeholders serta penentuan aktor potensial MSP dengan format yang sesuai dengan kebutuhan data SDGs. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diharapkan makin menguatkan kerja sama tim sekretariat SDGs, terutama dalam pelaksanaan proses TPB/SDGs di daerah. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, direncanakan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya penyusunan RAD SDGs, pembentukan Forum NSA, Identifikasi calon potensial MSP, Identifikasi praktik baik SDGs, pengelolaan data dan penyusunan laporan tahunan SDGs.
