Praktik Baik SDGs

Pendekatan laki-laki baru dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pencapaian keadilan gender merupakan strategi Sanggar Suara Perempuan. Berdasarkan pengalaman bekerja selama ini, kampanye isu gender selalu menyasar kepada perempuan yang sebenarnya adalah korban , sementara laki-laki sebagai pendamping, selama ini belum terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak. Realita paling bayak pelaku kekerasan adalah laki-laki. Dengan melibatkan laki-laki baru dalam program dan kegiatan maka di harapkan adanya perubahan pola pikir/cara pandang laki-laki terhadap perempuan dalam relasi yang adil gender sehingga di harapkan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan keadailan gender akan lebih cepat tercapai.

Yayasan sanggar Suara Perempuan merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu kesetaraan gender, dimana ada banyak ketidak adilan yang dialami oleh masyarakat khusus perempuan mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan. Untuk itu salah satu program yang dikembangkan oleh YSSP adalah pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan yang di berikan adalah menerima pengaduan, memberikan konseling, layanan shelter dan merujuk korban untuk memperoleh layanan sesuai kebutuhan korban ( seperti layaanan medis, proses penanganan kasus secara hukum, akses BPJS/JamKesda, akses dokumen kependudukan,dll). Berdasarkan data pendampingan SSP setiap tahun terjadi peningkatan kasus kekerasan di kabupaten TTS. Data pendampingan SSP tahun 2020 ada 120 kasus yang didampingi, tahun 2021 ada 120 kasus dan tahun 2022, 166 kasus. Korban berasal dari kecamatan dan desa yang ada di TTS. Melihat luasnya wilayah TTS yang terdiri dari 32 kecamatan dan terdiri dari 266 desa dan 12 kelurahan dan keterbatasan staf untuk memberikan layanan bagi masyarakat di TTS, maka SSP mengembangkan layanan berbasis komunitas dengan mengkapasitasi anggota kelompok dengan materi gender, Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)/KTA, konseling, mekanisme penanganan kasus, pendokumentasi kasus, praktek merujuk kasus kepusat layanan kesehatan dan proses penanganan kasus secara litigasi dan non litigasi. Kini alumni pelatihan ( pendamping korban) dapat mendampingi korban dengana memberikan konseling, merujuk kasus dan membangun komikasi dan kerjadsama dengan polisi sektor, kepala desa dan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian kasus secara non litigasi sedangkan untuk proses secara litigasi merujuk kasus ke SSP.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan sekolah di bawah naungan yayasan keagamaan di wilayah daratan Timor yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang mengalami kendala dalam pembelajaran bagi siswa pada masa pandemik covid 19. Terbatasnya teknologi dan akses internet serta belum adanya kemampuan melakukan pembelajaran jarak jauh menjadi kendala utama. Mereka dibekali dengan kemampuan menyusun strategi dan model pembelajaran jarak jauh yang efektif dan efisien.

Sistem Informasi Indikator Strategis merupakan aplikasi berbasis android yang dapat menampilkan produk-produk yang dihasilkan oleh BPS Provinsi NTT, yang terdiri atas menu-menu sebagai berikut :
– Indikator Strategis
– Berita Resmi Statistik
– Publikasi
– Tabel Statis
– Berita
– Infografis
– Kamus Indikator Statistik
Aplikasi ini juga dapat digunakan pengguna untuk melakukan permintaan/ konsultasi data kepada pegawai BPS Provinsi NTT via WhatsApp yang dapat dipakai melalui menu Hubungi Kami.

Prioritas nasional masih tertuju pada pengendalian penyakit menular HIV/AIDS, hal ini menjadi dasar Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Kupang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan skrining test HIV klinik bergerak tahun 2023 di 6 Wilayah Kerja KKP Kelas II Kupang yang tidak memiliki tenaga medis untuk penemuan kasus HIV terhadap populasi berisiko pada ABK/Kru, masyarakat pelabuhan, lintas sektor dengan target skrining sebanyak 100 orang dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 hasil pemeriksaan reaktif di wilayah kerja Bandara Tambolaka.

22 Pariwisata Estate di Provinsi NTT belum terlayani angkutan umum yang optimal. Yang pertama karena rendahnya cakupan jaringan pelayanan. Yang kedua karena belum tersedianya angkutan umum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum. Pemerintan Provinsi NTT memiliki visi dan misi menjadikan sektor pariwisata sebagai prime mover peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu pariwisata peru didukung dengan kemudahan akses transportasi.

Sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 111 Tahun 2019, Pemerintan Provinsi NTT menetapkan 127 Trayek Angkutan Wisata Terpadu. Layanan ini memiliki keunikan. Keunikan pertama adalah layanan ini memadukan antara angkutan pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namum beroperasi secara reguler dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT. Keunikan kedua karena layanannya gratis bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.

Hal ini tentu sangat relevan dengan kategori penanggulangan dampak kemiskinan. Dengan adanya layanan angkutan gratis, maka akan meningkatkan jumlah wisatawan. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu dengan layanan angkutan umum gratis, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dengan meminimalisir pengeluaran untuk biaya transportasi.

Kegiatan Replikasi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari di desa Lokus Stunting, Kegiatan Ini dilakukan untuk meningkatkan nilai gizi keluarga, serta peningkatan ekonomi keluarga. Status gizi yang baik tergantung apabila pangan yang dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, serta beragam jenisnya dan aman. Kegiatan ini sudah dilakukan di 10 desa lokus stuting, berupa sosialisasi, pembagian benih sayuran, serta peralatan pertanian sederhana. Pelaksanaan kegiatan dimulai sejak bulan Mei 2023. Pada bulan juli dan Agustus sudah ada yang melakukan panen.

Program iseminasi Buatan adalah salah satu program unggulan dari dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memperbaiki mutu genetik ternak yang akan berdampak pada peningkatan ekonmi masyarakat.

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS ) Benain dan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Noelmina.
b. Melakukan review terhadap dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain dan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Noelmina yang ditetapkan sebelumnya.

Sekretariat Bersama Kabupaten merupakan wadah dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan program Pemerintah Daerah dan stakeholders pembangunan lainnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pada unsur perencanaan daerah, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian,dan edukasi; Perhutanan Sosial dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan, dengan melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Kehutanan

Praktik baik Stok Brigade Alsintan yang melatar belakanginya adalah luasnya wilayah dengan penduduk sebagian besar adalah petani, kebutuhan pengolahan lahan yang tinggi, program dilaksanakan dengan menerima permohonan dari masyarakat/petani dan hasil yang di peroleh adalah terjadi peningkatan produksi dan produtivitas tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan

Salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT adalah program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Program TJPS itu dicanangkan pasangan Gubernur Viktor dan Wakil Gubernur Josef A Nae Soi sejak pasangan ini dilantik 5 September 2018.Program TJPS bermaksud memerangi kemiskinan akut NTT, mengatasi ketetidaksediaan pangan sekaligus mengatasi problem kekurangan pakan ternak. NTT membelanjakan sedikitnya Rp 1,1 triliun pakan ternak di Pulau Jawa saban tahun. Dua problem itu merupakan problem akut dari waktu ke waktu sejak lama.

Program TJPS bermaksud memerangi kemiskinan akut NTT, sekaligus mengatasi problem kekurangan pakan ternak. NTT membelanjakan sedikitnya Rp 1,1 triliun pakan ternak di Pulau Jawa saban tahun. Dua problem itu merupakan problem akut dari waktu ke waktu sejak lama
Sumba Barat Daya menunjukkan lompatan yang hebat dalam pelaksanaan Program TJPS pada musim tanam kedua 2022 yang mencapai 36.000 hektare. dimana pengembangan dan peningkatan produksi pangan termasuk jagung dalam Program TJPS akan sangat membantu menghadapi ancaman krisis pangan lokal dan mengatasi masalah pangan yang tidak tersedia sepanjang tahun. Program ini adalah kolaborasi antara Pemerintah Proponsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Bank NTT dan kelompok tani serta masyarakat. SBD terlihat seperti hutan jagung. Bagaimana tidak? ribuan hektar lahan pertanian yang sebelumnya dibiarkan terbengkelai dan tidak produktif kini dipenuhi hamparan tanaman jagung yang membentang sejauh mata memandang.

Program ini tidak saja mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tujuan 1 mengatasi kemiskinan tapi juga Program ini mampu menurunkan angka stunting di SBD dari 32,4% (6394 kasus) dengan sasaran 19329 anak di Pebruari 2022 turun menjadi 24,0% (7737) dari sasaran 32243 anak (ePPGBM peb 2022 dan Peb 2023). Hasil panen tersbut 1.000 ton jagung dari panen lahan seluas 445 hektare dengan dikerjakan oleh sebanyak 322 petani,dari Sumba Barat Daya dikirim ke Surabaya untuk memenuhi permintaan pembelian melalui offtaker PT Gama Agroinvestama dan dibeli dengan harga bervariasi di antaranya Rp3.700/kg sebanyak 100 ton, Rp3.800/kg sebanyak 300 ton, Rp3.900/kg sebanyak 70 ton, Rp 4.000/kg sebanyak 497,5 ton dan Rp3.850/kg 32,5 ton.Masyarakat petani sudah mulai giat menjalankan Program TJPS ini karena sudah ada jaminan pembiayaan yang datang dari offtaker dan perbankan. Menariknya dalam kerja penthaelix ini, saling mengsi dan membagi pengetahuan, masyrakat sudah dengan mudah mengakses perbankan dan saprodit, pasar tersedia dan kerjasama yang luar biasa serta kejahatan pencurian, kasus stunting serta ketersediaan pangan stabil.